Sentralisasi Pelayanan Publik

Oleh Any Rufaidah

DALAM sebuah diskusi pelayanan publik yang diselenggaran Averroes Community dengan RRI Malang, saya sempat menanyakan kecenderungan sentralisasi pelayanan publik, dalam hal ini di Kabupaten Malang. Pertanyaan tersebut muncul dari fakta perbedaan pelayanan publik yang sangat besar antara desa-desa terpencil dengan kota. Perbedaan tersebut biasanya terjadi pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Di desa-desa terpencil, fasilitas pendidikan dan kesehatan masih sangat memprihatinkan. Ada sekolah yang tidak memiliki sarana sanitasi yang memadai. Begitu pula pada kesehatan. Ada yang tidak memiliki tandon air. Keberadaan posko-posko layanan kesehatan sangat minim. Akibatnya, masyarakat tidak dapat mengakses layanan kesehatan dengan maksimal. Ibu hamil tidak dapat sewaktu-waktu memeriksakan kandungan karena jarak puskesmas yang teralu jauh. Belum lagi masalah jalan dan ketersedian kamar mandi umum.

Sementara di kota-kota, fasilitas sudah sedemikian lengkapnya. Dalam pandangan saya, ini adalah problem sentralisasi pelayanan publik. Menanggapi hal tersebut, DR. Andi Fiefta Wijaya, dosen Administrasi Publik Universitas Brawijaya mengungkapkan bahwa realitas tersebut memang terjadi. Tetapi untuk menyebut sentralisasi, sebaiknya kita membedakan apa yang disentralisasi. Jika yang disentralisasi adalah pelayanan penunjang seperti penataan administrasi, informasi, komunikasi, itu adalah hal yang wajar, dan memang sudah seharusnya. Tetapi untuk pelayanan yang sifatnya langsung ke masyarakat seperti penyediaan Polindes, pemenuhan tenaga kesehatan, pelayanan tidak boleh disentralisasi.

Apa yang diungkapkan DR. Andi adalah pelayanan ideal, sudah semestinya dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang diberi amanat. Namun seperti biasanya, kenyataan berbeda. Desa yang akan diberi Polindes harus memiliki penduduk sekian puluh KK. Belum lagi syarat-syarat dan prosedur lainnya. Memperihatinkan sekali, untuk mendapat hak yang telah dijamin dan dilindungi, yaitu pendidikan dan kesehatan, masyarakat di desa-desa terpencil harus melalui berbagai problem yang cukup rumit. (Malang, 18 Juni 2008. 11.15)