Sukabumi – Bogor

Kadang kita tak tahu apa yang menuntun diri hingga sampai pada sebuah tempat. Mungkin kita ditakdirkan menjadi orang yang memiliki kesempatan menginjakkan kaki di berbagai kota, mungkin pula karena kita punya hobi berkeliling. Banyak teman yang menyebutku senang travelling, meski itu tak sepenuhnya benar karena kadang aku berada di kamar hingga suntuk, bosan, beraktivitas seadanya, memikirkan hal-hal kecil, membaca buku dengan tidak tuntas, bersemangat menuangkan ide yang datang dari bacaan tapi kemudian tak semua niat itu dilaksanakan, membiarkan diri dan kain-kain menjadi berantakan, menghidupkan musik dengan mengabaikannya, menghubungi teman-teman lama dengan pulsa yang ada, atau menghadapkan diri pada tantangan dan merasakan seberapa mampu diri menghadapinya.

Kali ini kakiku berada pada Kota Hujan, Bogor, setelah Sukabumi yang kukunjungi kedua kalinya dan melihat pabrik-pabrik minuman di sana untuk pertama kalinya. Setidaknya itu keberadaan yang ketiga. Bogor, ia punya keistimewaan. Di kota itu kebun raya terhampar, perguruan tinggi ternama berdiri, dan tempat mukim Presiden Indonesia saat ini. Namun jalan protokol Bogor, dan kota-kota lain di Indonesia, tak pernah sepi dari pedagang asongan yang kulitnya hitam terbakar panas matahari bertahun-tahun, yang keringat di bagian tubuhnya yang terbuka tampak jelas, yang sibuk menghampiri mobil-mobil, yang loncat dari bis ke bis, yang memungut uang recehan, yang mukanya tampak kelelahan.

Pemandangan seperti itu tak hanya sekali kita temui. “Mungkin ini persoalan sistemik”. Hmmm...Teori kemiskinan menyebutkan tiga paradigma: kemiskinan adalah takdir Tuhan; karena manusia malas berusaha; karena persoalan struktur/sistem negara. Emile Durkheim, Peter L. Berger, Thomas Luckmann adalah pemikir yang kukenal menganut paradigma ketiga. Tepatnya, pemikir-pemikir itu memandang realitas adalah hasil konstruk. Tapi tiga paradigma itu, seperti pada persoalan person atau society pada tulisan sebelumnya, menjadi rumit jika saling dipertentangkan. Bolehlah kita mengatakan ada tiga faktor yang menyebabkan kemiskinan, meski kita tak tahu dalam konteks ini di titik mana campur tangan Tuhan. Ia telah memfirmankan Ar Ra’du: 11. Mengacu pada ayat itu, ku lebih sepakat pada dua faktor: individu dan struktur/sistem negara. Jadi teringat pada Sekolah Analisis Sosial (Ansos) yang kuikuti pada masa awal kuliah dulu: persoalan menjadi dikatakan persoalan sosial jika ia sudah menggejala. Berbeda jika orang miskin di Indonesia hanya 1 atau 2 orang. Faktanya, orang miskin Indonesia berkisar antara 30 – 40 juta jiwa atau lebih (abaikan saja angka tepatnya). Pertanyaannya, apakah orang malas bekerja di Indonesia sehingga menjadi miskin sebesar itu jumlahnya?

Ukuran kemiskinan adalah pendapatan. Tak ada perdebatan soal ini. Pendapatan berkorelasi dengan tingkat pendidikan. Dari sinilah faktor struktural/sistem pada kemiskinan menampakkan dirinya. Di Indonesia, mendapat pendidikan yang layak adalah pilihan, bukan keharusan, meski UU mengatakan pendidikan adalah hak semua warga negara. Nyatanya, apakah seorang anak harus sekolah atau tidak adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Melihat realitas di kampung, seringkali ku‘marah’ pada orang yang mengatakan, “Tidak punya biaya” sehingga anaknya mesti tidak melanjutkan sekolah. Kupikir itu masalah individunya saja yang malas berusaha. Mungkin kemarahanku betul, tapi jika dipikir-pikir lagi salah besar. Mereka memang benar-benar tak mampu melanjutkan sekolah. Sekali lagi, itu adalah persoalan sosial.

Banyak anak tidak mampu melanjutkan pendidikan. Dampaknya, pintu bekerja di kantoran yang menjanjikan pendapatan yang layak –dan juga prestis– tertutup sudah. Tak ada pilihan lain kecuali menjadi pedagang asongan, pembantu rumah tangga, penjaga toko, kenek, tukang parkir, atau menjadi TKI. Lingkaran kemiskinan terus membesar karena faktor yang menyebabkannya bukan faktor individu. Apakah anak-anak Indonesia memilih tidak mau sekolah jika kesempatan mereka terbuka? Rasanya semua pasti akan berebut untuk itu. Sayangnya, kekayaan Indonesia yang mestinya bisa menyelesaikan persoalan sosial dinikmati secara individual. Okay.

Any Rufaidah
Depok, 24 Februari 2010

Self, Dualisme, Keseimbangan

Sebuah brainstorming dalam kelas baru membawa kami pada diskusi tentang self, Diri. Tulisan Bagus Takwin dalam jurnal online universitas yang baru sepuluh menit lalu terperhatikan sontak terbersit kembali, terasosiasi dengan pertanyaan tentang Diri. Diri adalah entitas yang terbentuk dari lingkungan, tetapi Diri memiliki otonomi/otoritas untuk bersikap pada lingkungan, memilih atau mengabaikan sesuatu yang tersedia. Ada dua hal yang membentuk Diri, bukan lingkungan saja dan bukan kehendak diri saja. Mirip dengan Qodariyah dan Jabariyah yang beberapa waktu lalu sempat kembali terbersit dalam pikiran, dan kemudian menghasilkan pemahaman yang mendasar bab Ahlussunnah wal Jamaah.

Diskusi Diri siang itu membawaku pada sedikit dialog diri, hingga sampai pada sebuah pernyataan, “Diri haruslah seimbang”. Ini adalah hukum Freud dan hukum agama mana pun. Kalimat itu singkat, mudah, ringan. Tetapi seimbang tak singkat, tak mudah, dan tak ringan. Kupikir sangat panjang dialektika Diri untuk mencapai kata seimbang, equilibrium. Pertentangan-pertentangan batin yang tak kunjung henti bahkan. Banyak sekali contohnya, yaitu dalam bentuk perubahan-perubahan drastis dan “dramatis”. Kisah dalam “Tuhan Izinkan Aku Jadi Pelacur”, misalnya atau “Pelacur Menjadi Kekasih Tuhan” yang belum ada novelnya.

Senin siang minggu berikutnya, diskusi dualisme terjadi lagi. Tepatnya pada Diri dan Society. Pertanyaan yang sama dan kerumitan yang sama. Siapa mendahului siapa: person atau society. Ada yang berkata person, ada yang berkata society. George Herbert Mead, Herbert Blumer, John Dewey, sampai pada Immanuel Kant –pun sebenarnya Sokrates dan Descartes– adalah nama-nama besar yang bicara soal dua subjek itu. Perdebatan person atau society kemudian melahirkan pandangan yang berbeda arah, meskipun pada akhirnya kini tak ada yang benar-benar kekeh memegang salah satu. Para pemikir kontemporer mungkin lelah mempertahankan pandangan “tunggal” nya dan tak mampu tak jatuh pada garis yang berbeda.

Pertentangan sangat melelahkan. Jadi, jika tak mungkin memegang satu hal, pegang saja keduanya. Pertanyaan pada semua orang adalah, “Apakah manusia memiliki kehendak bebas atau tidak?” Jika tak ada kemampuan untuk menjawab ya atau tidak, maka jawab saja “ya” dan “tidak”. Tak perlu ada paksaan soal jawaban. Pada titik tertentu kita tak mampu menjawab “ya” atau “tidak” saja, melainkan harus kedua-duanya.
Ah….lelah rasanya berpikir hal-hal reflektif. Kadang ingin membuangnya saja dan berganti tema yang baru. Tetapi, ah….biarkan saja perubahan-perubahan itu. Ada kalanya membuat sesuatu yang reflektif dan ada kalanya membuat yang santai. Biar semuanya seimbang tanpa perlu dipaksa seimbang.

Any Rufaidah
Depok, 9 Februari 2010.

Antara Jogja – Jakarta

Jogjakarta (dengan J) dalam pandanganku adalah kota remang-remang. Lihat saja lampu di jalan-jalan, semua remang, tak ada yang berwarna putih terang. Entah apa makna remang: mungkin tenang sebagai gambaran Jawa, mungkin kota belajar yang tidak gaduh, mungkin pula mesum. Jogjakarta pada 25 – 30 Januari 2010 bagaimanapun menyisakan hal-hal indah: teman-teman baru yang mempesona (yang diam, yang ceria, yang ‘berantakan’, yang aktivis), pengetahuan-pengetahuan baru yang mencerahkan.

Kontrakan daerah Sapen, belakang Hotel Shafir, pinggir rel, apa yang bisa dilakukan pada tempat kecil itu? Apakah kita bisa membicarakan sebuah perubahan pada diri, pada kelompok, masyarakat, ataupun negara? Sangat bisa sesungguhnya, untuk membuat diri mati dikenang: karena apa lagi tujuan manusia dihidupkan? Seperti Gus Dur misalnya, yang melampaui pandangan kebanyakan, menembus batas pengertian keimanan kebanyakan orang. Kontrakan daerah Sapen, belakang Hotel Shafir, pinggir rel, tampaknya belum ada suasana itu. Tetapi jangan lihat itu, karena di sana ada kekayaan: pribadi-pribadi yang potensial, yang ingin tahu tentang sesuatu, buku-buku, fasilitas informasi, pengetahuan, pengalaman, dan pemikiran

Menikmati sesuatu dalam batasnya. Sebuah buku tentang pribadi Rasulullah berada pada sebuah tumpukan. Judul buku itu menjadi menarik karena ia terasosiasi dengan pencarianku beberapa waktu terakhir ini. Hanya satu sifat Rasul yang paling teringat: bahwa ia semakin sabar jika tekanan semakin besar. Ia semakin tersenyum jika diperlakukan semakin kasar. Wajar jika perang terbesar adalah perang melawan kekerasan pada diri.

Kereta Progo dari Stasiun Lempuyangan membawaku meninggalkan Jogjakarta. Di antara tiga mahasiswa dan seorang lelaki berambut gimbal, kereta Progo membawaku pada jalur-jalur baru, keindahan-keindahan baru. Langit masih bersinar, rumput masih menampakkan hijaunya. Semakin banyak sesuatu yang baru, semakin terasa aku tak pernah ke mana-mana. Semakin kecil rasanya.

Perbincangan terbina antara aku dan para lelaki di sekitarku. Perbincangan tentang negara yang mengenaskan, yang mengerikan. Lelaki muda tepat di sampingku mulai perbincangan dengan menyoal komersialisasi pendidikan. Ia bertanya mengapa prosentase masuk kelas pada mahasiswa adalah 75 persen? Tidak 50 persen saja. Jawabannya cukup panjang, dimulai dengan peristiwa Malari tahun 1974. Pemuda berkulit putih dengan rambut gondrong itu menyoal pula soal kekayaan minyak dan tambang emas di Papua yang mestinya bisa menggratiskan pendidikan jika semua hasilnya dikelola oleh negara. Heeeehhh…..kita saling melengkapi data kebobrokan negara, kemudian mengatakan, “Sangat mengerikan”. Berbayang-bayang pada masa depan, tentang biaya sekolah anak-anak, kemudian saling setuju hal itu menakutkan. Generasi hari ini sudah dilanda ketakutan atas komersialisasi pendidikan, bagaimana besok?

Pemuda tepat di depanku tampaknya tertarik pada pembicaraan itu. Ia kemudian menimpali. Pengetahuannya luas, tentang perekonomian, tentang sejarah, pun tentang hukum. Ia mengatakan sedikit rahasia kekayaan Singapura yang diperoleh dari bumi Indonesia. Lengkaplah kekacauan di negara ini. Semakin banyak dan menumpuk dari hari ke hari. Jadi teringat pada perbincangan di Malang beberapa waktu lalu: kebijakan-kebijakan negara kita putus sama sekali dengan aspirasi masyarakat. Tidak ada yang menggambarkan kebutuhan rakyat. Indonesia berhasil mengadopsi teori-teori demokrasi, tetapi gagal mengadopsi spiritnya. Demokrasi Indonesia seperti tak berurat akar, yang kelimpungan, yang mudah goyah, yang elit.

Any Rufaidah
Depok, 1 Februari 2010